Minggu, 22 April 2012

PEMERINTAH BUNUH DIRI JIKA HARGA BBM NAIK


KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

Dengan Rahmat dan Karunia ALLAH SWT Tuhan Semesta Alam dan tak lupa kita curahkan junjungan serta salam kepada Baginda Nabi Besar MUHAMMAD SAW, kepada Keluarganya, kepada Sahabatnya dan kepada Seluruh Umatnya. Dengan diberikan akal yang sempurna dan kemampuan berfikir yang baik saya sangat Bersyukur dan Terima Kasih banyak kepada ALLAH SWT. Dan saya berterima kasih banyak kepada ibuyang tidak pernah lelah dan letih dalam memberikan ilmu-ilmunya kepada saya agar saya menjadi generasi penerus yang cinta Negara Indonesia. Maka dari itu, Saya dapat selesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Namun, Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan makalah ini mohon di maafkan yang sebesar-besarnya, karena kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa.

WASSALAMMUALAIKUM WR.WB.


                                                                                                      HORMAT SAYA



                                                                                                           RIZKY ANANDA






Pemerintah Bunuh Diri jika Harga BBM Naik Tengah Tahun
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sulit dilakukan pada tengah tahun, seperti bulan Juli. Pasalnya, kata dia, bulan tersebut merupakan masa liburan sekolah dan masa menjelang Lebaran.
"Oh, riskan (tengah tahun). Saya kira pemerintah tidak akan berani. Kalau mau, September-Oktober kenaikannya, yang aman di sana," ujar Sasmito kepada Kompas.com, di BPS, Jakarta, Senin (2/4/2012).
Ia menerangkan, bulan Maret-April sebenarnya adalah yang paling aman untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, biasanya dua bulan ini terjadi deflasi atau sekalipun terjadi inflasi masih kecil besarannya mengingat bulan-bulan tersebut adalah masa panen raya. Masa panen raya juga berlangsung pada September-Oktober. Sasmito juga mengatakan, dua bulan tersebut merupakan masa setelah Lebaran. "Setelah Lebaran kan daya beli kita turun. Harga ayam jatuh, segala macam jatuh. Nah pas tuh," sebut dia.
Namun, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan pada tengah tahun, itu adalah suatu hal yang sulit. Bulan-bulan pada tengah tahun biasanya merupakan musim liburan dan tahun ajaran baru. Sekaligus masa menjelang puasa. "Ditambah harga BBM naik, pemerintah bunuh diri kalau menaikkan pada bulan Juli. Tidak akan," tegas Sasmito.
Oleh sebab itu, BPS melihat lebih aman jika kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan September-Oktober. Ia memperkirakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter pada bulan tersebut, dampaknya terhadap inflasi tidak besar. Ia memperkirakan inflasi tidak akan sampai 6,8 persen seperti asumsi pemerintah dalam APBN-P 2012. Ia memprediksi inflasi hanya sekitar 6 persen. "Kalau (kenaikan) di bawah Rp 1.500, ya lebih kecil lagi (dampaknya terhadap inflasi)," tambahnya.
Sasmito kembali mengingatkan, hitungan BPS yakni setiap kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 500, maka tambahan inflasi langsung sekitar 0,3 persen. Sedangkan, dampak inflasi tidak langsung sekitar satu hingga dua kali lipat dari dampak langsung. "Kalau misalnya naik Rp 500 maka inflasi di bulan itu berkisar 0,5 sampai 1,2 persen. Kira-kira di situlah," terang dia.
Sebelumnya, baik pemerintah maupun pengamat memprediksi harga BBM bersubsidi bisa naik pada bulan Mei atau Juli. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengatakan, kenaikan harga BBM mungkin naik pada Mei mendatang. "Pokoknya asal 6 bulan, dari mana saja. Kalau sekarang enggak mungkin. Enam bulan sekarang belum mencapai 15 persen. Kalau Mei enam bulan ke belakang, sudah 15 persen naik. Mei juga bisa naik kalau jeblok harga minyaknya, ya langsung," ujar Widjajono, di Kompleks DPR, Jakarta, Sabtu (31/3/2012) dini hari.
Sementara itu, pengamat energi Kurtubi bahkan memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi bisa terjadi pada bulan Juli. "Jika (enam bulan) dihitung dari Januari, akhir Juni atau awal Juli harga BBM bisa naik. Tapi itu tergantung kondisi pasar minyak dunia," ujar Kurtubi kepada Kompas.com, Minggu (1/4/2012).

PEMERINTAH SBY BANYAK WACANA BBM,JK:CAPE


Pemerintahan SBY Banyak Wacana BBM, JK: Capek Dengarnya!

 Rencana pemerintah untuk melarang mobil 1.300 cc ke atas membeli bensin premium didukung beberapa pihak. Tapi jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas wacana.
Hal ini disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat ditemui di kantor pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/4/2012).
"Apapun itu nanti bentuknya, laksanakan saja. Capek dengarnya. Pemerintah kan gitu, kalau ada kritis, mudur lagi. Nggak boleh itu," tegas JK yang juga Ketua PMI ini.

         JK mengatakan, soal penghematan anggaran subsidi BBM ini pemerintah kebanyakan wacana. Mulai dari awalnya menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan pembatasan konsumsi BBM subsidi untuk mobil dengan cc tertentu. Menurutnya, nyaris dalam setahun belakangan pemerintah cuma getol berdiskusi soal BBM tanpa aksi.

        "Dalam negara itu yang penting dilaksanakan. Pemerintah kita terlalu, terlalu banyak wacana," jelas JK
Sebelumnya, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A. Qoyum Tjandranegara mengatakan pemerintah sudah menyiapkan aturan pembatasan BBM subsidi yang dijadwalkan akan keluar pada akhir April 2012 dan berlaku efektif Mei 2012. Salah satu opsi yang bakal dipakai pemerintah adalah dengan pengaturan batasan besaran mesin kendaraan (cc) yaitu mobil di atas 1.300 cc akan kena larangan.

         "Mobil 1.300 cc ke atas tidak boleh lagi beli premium," kata Qoyum.
Namun kata Qoyum, yang masih jadi perdebatan saat ini adalah metode pembatasan yang akan dilakukan dilapangan khususnya di SPBU.

         "Masih dipilih-pilih jalan yang tepat, terutama pengawasannya di SPBU," ucapnya.

ALEX NOERDIN MEMBANTAH


Alex Noerdin Tegaskan Tak Kecipratan Uang Wisma Atlet

          Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin kekeh mengatakan dirinya tak terlibat kasus wisma atlet, Sea Games, Jakabaring, Palembang , Sumatera Selatan. Bahkan, dirinya menegaskan jika tak sepeser pun kecipratan fee meski statusnya menjabat sebagai orang nomor wahid di daerah tersebut.


"Enggak ada," ujar Alex usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/4/2012) sore.

           Lebih lanjut, menurut Lebih lanjut, Pria yang mencalonkan diri sebagai cagub dari Partai Golkar ini juga menyangkal jika dirinya berstatus terperiksa kasus wisma atlet. Pasalnya, Alex menilai, ia hanya memberikan keterangan tambahan mengenai kasus yang tengah didalami penyelidik KPK.

"Perlu saya tegaskan, saya ini memberikan keterangan tambahan ke KPK," tegasnya.

           Kendati demikian, Alex tak menyangkal jika saat pembangunan wisma atlet, dirinya kerap bertemu dengan pihak PT. DGI, yang kerap dosebut-sebut sebagai pemberi fee 2,5 persen kepada Alex.

"Ya jelas aja, seluruh kontraktor ada berapa puluh itu, dalam rapat pembahasan itu pasti ada (DGI)," ujarnya menjelaskan pertemuan dirinya bersama pihak DGI.

          Alex sendiri pada pemeriksaan ketiganya ini, datang bersama seorang asistennya sekitar pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 15. 30 WIB. Seperti diberitakan, KPK memang tengah intensif dalam penyelidikan kasus ini agar dapat segera dinaikkan ke level penyidikan. Kemarin, KPK memeriksa mantan direktur marketing PT DGI, El Idris untuk kasus ini. Ketika diperiksa kali pertama, Alex ditanyai soal dugaan fee 2,5 persen yang dialokasikan untuknya dari PT Duta Graha Indah.

"Iya, itu pasti ditanyakan," kata dia.

        Lebih lanjut Alex juga membantah ikut terlibat dalam kasus itu. Ia bahkan dengan tegas mengatakan tidak pernah menerima uang dan mengaku lega bisa memberikan klarifikasi kepada pihak KPK.

"Tidak ada itu. Saya merasa lega bisa mendapatkan untuk mengklarifikasi," ujar Alex.

       Berdasar informasi yang dihimpun Tribunnews.com, Alex diduga berperan terutama dalam pembuatan desain wisma atlet yang terletak di Jakabaring Palembang ini. Hal itu mencuat dari beberapa keterangan yang di berikan tiga terpidana kasus wisma atlet, Mindo Rosalina Manullang, El Idris serta Sesmenpora Wafid Muharam. Pun, nama Aleh terus mencuat di dalam persidangan terdakwa M. Nazaruddin.

PKS MENOLAK KELUAR


PKS TOLAK KELUAR DARI KOALISI

Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PKS, Anis Matta mengatakan dinamika pengambilan keputusan UU Pemilu yang disahkan DPR pada Kamis (12/4) di mana fraksi-fraksi memiliki pandangan dan sikap masing-masing yang tidak harus sejalan dengan apa yang diputuskan setgab adalah satu hal yang normal dalam demokrasi.
Karena itu, Anis heran kalau ada niatan mendepak untuk PKS dari koalisi karena perbedaan pendapat pada pengambilan keputusan dalam rapat paripurna APBNP 2012 akhir Maret lalu.

 ”Jadi kalau kami dikeluarkan dari koalisi karena alasan kami berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan paripurna mengenai APBNP 2012 lalu, kami tidak terima. Sebab dalam rapat paripurna UU Pemilu hari ini (kemarin, Red), jelas terlihat setiap orang atau partai punya asumsi sendiri atas kepentingan yang mereka wakili. Jadi seharusnya perbedaan pendapat pada paripurna 2012 tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan,” lontar Anis di Gedung DPR , Kamis (12/4).

          Ia menilai jika tata cara kelola  masalah dan perbedaan dilalukan seperti yang terlihat pada paripurna UU Pemilu, maka keputusan PKS untuk berbeda pada paripurna UU APBNP juga tidak perlu diributkan. ”Hari ini kita saksikan panorama pengelolaan kepentingan partai-partai yang sangat berbeda. Tapi semua proses berlangsung sangat demokratis tanpa ada stigma kontrol atas mereka itu. Ini contoh yang sangat baik, betapa polarisasi politik di antara parpol luar biasa besarnya. Jadi, kita perlu mengelola dengan sangat apik dan demokratis dan berorientasi pada pengelolaan kepentingan berbeda,” papar Anis.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso yang juga Ketua DPP Partai Golkar sependapat kalau perbedaan sikap dalam Setgab Koalisi adalah hal yang nyata dan sehat sehingga tidak perlu setiap perbedaan sikap dibesar-besarkan. Namun ia melihat kegundahan Demokrat pada sikap PKS dalam paripurna APBNP 2012 juga bisa dimengerti karena itu berkaitan dengan rakyat dan pemerintahan saat ini.

          Peristiwa pengambilan keputusan dalam paripurna untuk menetapkan UU Pemilu menurutnya adalah peristiwa demokrasi yang luar biasa. Terlihat bahwa tidak ada pengkotak-kotakan antara koalisi Setgab dan non koalisi.

”Bagi golkar PKS di setgab biasa saja, gak usah keluar juga gak apa apa. Kami malah berharap PKS masih bersama di Setgab koalisi. Tapi kegundahan teman-temea Demokrat juga bisa dimengerti karena perbedaan itu sangat prinsipil. Kalau masalah APBNP kemarin memang kaitannya langsung dengan rakyat dan pemerintahan tapi UU Pemilu ini masalah intern kepartaian,” terangnya.
 
Menurut Priyo, berkompromi dalam UU Pemilu adalah hal yang wajar karena tidak bersangkut paut dengan publik.

Golkar berharap PKS baik-baik saja di setgab tapi kalau ada opsi lain, PKS juga hendaknya tidak perlu protes. Misalnya menterinya digantikan  SBY, maka hal itu jangan diprotes. Sebab pergantian itu kewenangan penuh presiden. MK pun tidak bisa apa-apa. Kami saja kalau ada kader kami dicopot jadi mentri kami tahu diri dan sadar tidak boleh memprotes,” pungkasnya. (ind)

Bocornya Pidato SBY akan Diusut Komisi Pengawas


Bocornya Pidato SBY akan Diusut Komisi Pengawas

Kasus bocornya pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di DPP Partai Demokrat akan ditangani oleh Komisi Pengawas. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Ernest Everest Mangindaan di Istana Negara Jakarta, Kamis (12/4). Ia mengatakan, karena rapatnya tertutup, tentu ada indikasi orang dalam yang membocorkan. Sehingga, tentu ada tindakan yang akan dilakukan oleh Komisi Pengawas PD, sebagai pengawas internal PD.
“Tentu karena ini tertutup, tentu ada tindakan. Kalau tertutup harusnya disiplin dengan apa yang ditetapkan. Nanti komisi pengawas yang akan menyelidikainya,” ujarnya. Komisi Pengawas merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Kehormatan yang diberi tugas untuk menegakkan etika partai. Mangindaan juga membantah ada kesengajaan dari internal partai Demokrat untuk membocorkan isi pidato SBY. “Ini bocoran tidak ada sengaja, kalau sengaja orang luar yang bikin. Kalau orang lain, tidak kayaknya,” tutur Mangindaan.
Mangindaan mengatakan, Pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada 1 April kemarin yang bocor ke publik adalah benar adanya. Ia mengatakan dirinya ikut dalam rapat internal yang dilaksanakan di DPP PD setelah pengesahan APBN-P 2012. "Isinya, saya rasa, sepertinya, saya ikut hadir, betul," katanya.

Presiden saat memberikan pengarahan di kantor DPP Partai Demokrat, SBY menceritakan banyak hal, terutama cerita dibalik layar pengambilan keputusan UU APBN-P 2012. Bahkan, dalam pengarahannya tersebut, SBY menyatakan opsi 15% kenaikan ICP selama enam bulan yang diajukan oleh Golkar itu ialah ide SBY. Opsi tersebut akhirnya yang diputuskan DPR melalui voting. Pidato Presiden tersebut beredar di kalangan wartawan, Senin (9/4). Padahal pidato tersebut sudah dilaksanakan pada Minggu (1/4). Saat itu, Presiden yang memulai pidatonya pukul 14.00 wib di hadapan seluruh kader partai Demokrat, dan meninggalkan kantor DPP PD pada pukul 16.00 wib.

Tak lama setelah Presiden selesai memberikan pengarahan. Tepatnya, pukul 16.55 wib, sebuah situs berita online memuat arahan Presiden kepada para kadernya tersebut. Tak kurang ada tiga berita yang diunggah dalam situs tersebut berisi pengarahan SBY di internal demokrat. Pertama yakni "Ini Dia Cerita Presiden SBY di Balik Rapat Paripurna DPR Jumat Lalu." Kedua, "SBY kepada Mega Soal Kepala Daerah Demo: Mau Dibawa Kemana Negara Ini?." Ketiga, "SBY: Iki Piye, Parpol Kok Hanya 'Tolak' dan 'Lawan'."



DAFTAR PUSTAKA
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/02/13322272/Pemerintah.Bunuh.Diri.jika.Harga.BBM.Naik.Tengah.Tahun