PKS MENOLAK KELUAR

PKS TOLAK KELUAR DARI KOALISI

Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PKS, Anis Matta mengatakan dinamika pengambilan keputusan UU Pemilu yang disahkan DPR pada Kamis (12/4) di mana fraksi-fraksi memiliki pandangan dan sikap masing-masing yang tidak harus sejalan dengan apa yang diputuskan setgab adalah satu hal yang normal dalam demokrasi.
Karena itu, Anis heran kalau ada niatan mendepak untuk PKS dari koalisi karena perbedaan pendapat pada pengambilan keputusan dalam rapat paripurna APBNP 2012 akhir Maret lalu.

 ”Jadi kalau kami dikeluarkan dari koalisi karena alasan kami berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan paripurna mengenai APBNP 2012 lalu, kami tidak terima. Sebab dalam rapat paripurna UU Pemilu hari ini (kemarin, Red), jelas terlihat setiap orang atau partai punya asumsi sendiri atas kepentingan yang mereka wakili. Jadi seharusnya perbedaan pendapat pada paripurna 2012 tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan,” lontar Anis di Gedung DPR , Kamis (12/4).

          Ia menilai jika tata cara kelola  masalah dan perbedaan dilalukan seperti yang terlihat pada paripurna UU Pemilu, maka keputusan PKS untuk berbeda pada paripurna UU APBNP juga tidak perlu diributkan. ”Hari ini kita saksikan panorama pengelolaan kepentingan partai-partai yang sangat berbeda. Tapi semua proses berlangsung sangat demokratis tanpa ada stigma kontrol atas mereka itu. Ini contoh yang sangat baik, betapa polarisasi politik di antara parpol luar biasa besarnya. Jadi, kita perlu mengelola dengan sangat apik dan demokratis dan berorientasi pada pengelolaan kepentingan berbeda,” papar Anis.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso yang juga Ketua DPP Partai Golkar sependapat kalau perbedaan sikap dalam Setgab Koalisi adalah hal yang nyata dan sehat sehingga tidak perlu setiap perbedaan sikap dibesar-besarkan. Namun ia melihat kegundahan Demokrat pada sikap PKS dalam paripurna APBNP 2012 juga bisa dimengerti karena itu berkaitan dengan rakyat dan pemerintahan saat ini.

          Peristiwa pengambilan keputusan dalam paripurna untuk menetapkan UU Pemilu menurutnya adalah peristiwa demokrasi yang luar biasa. Terlihat bahwa tidak ada pengkotak-kotakan antara koalisi Setgab dan non koalisi.

”Bagi golkar PKS di setgab biasa saja, gak usah keluar juga gak apa apa. Kami malah berharap PKS masih bersama di Setgab koalisi. Tapi kegundahan teman-temea Demokrat juga bisa dimengerti karena perbedaan itu sangat prinsipil. Kalau masalah APBNP kemarin memang kaitannya langsung dengan rakyat dan pemerintahan tapi UU Pemilu ini masalah intern kepartaian,” terangnya.
 

Menurut Priyo, berkompromi dalam UU Pemilu adalah hal yang wajar karena tidak bersangkut paut dengan publik.

Golkar berharap PKS baik-baik saja di setgab tapi kalau ada opsi lain, PKS juga hendaknya tidak perlu protes. Misalnya menterinya digantikan  SBY, maka hal itu jangan diprotes. Sebab pergantian itu kewenangan penuh presiden. MK pun tidak bisa apa-apa. Kami saja kalau ada kader kami dicopot jadi mentri kami tahu diri dan sadar tidak boleh memprotes,” pungkasnya. (ind)